Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menyiapkan beberapa jalan keluarnya untuk menggantikan kebijakan 3 in 1, dari penerapan nomor polisi (nopol) ganjil-genap, hingga Electronic Road Pricing( ERP). Namun, semuanya masih wacana karena baru ditetapkan setelah hasil uji coba penghapusan 3 in 1 dievaluasi.

Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto, dari beberapa pilihan, paling efektif adalah menjalankan ERP. Lantaran, lebih mudah ketimbang harus menggulirkan aturan nopol ganjil-genap.

“Semuanya memang masih wacana, tapinya jika bicara efektif sudah paling jelas ERP. Hanya menyiapkan vendor dan lain sebagainya saja,” kata Budiyanto, pada hari Rabu kemarin.

Budiyanto meneruskan, rencana menyiapkan ERP memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun, jika segera diformulasikan dan sungguh-sungguh bisa cepat. Tiangnya sudah tersedia di Jalan Sudirman dan Kuningan.

“Tapinya, kita lihat hasil uji coba selama satu pekan ini seperti apa, lantaran ini akan menjadi acuan apakah 3 in 1 harus dihapuskan atau tetap diberlakukan,” ujar Budiyanto.

Sebelumnya, pengawas Transportasi, sekaligus Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas pernah mengatakan, yang perlu dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta saat ini yaitu dengan menyegerakan ERP. Sistem transportasi tersebut, tentunya bisa mengakomodasi penyelesaian masalah joki dan pelanggaran sosial lainnya.

“Oleh karena itu, yang butuh dilakukan Ahok sebenarnya bukan menghapus kebijakan 3 in 1, tapi segera terapkan ERP,” imbuh Darmaningtyas, pada hari Selasa kemarin.

Kiprah utama yang harus dilakukan ialah dengan segera membuka tender, jadinya bisa dipilih mana perusahaan yang akan menjadi operator ERP.