yandex
Nasional

Terkait Pokir APBD, Kemendagri Bantah Tudingan Ahok

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah ada permainan dengan DPRD DKI dalam mengoreksi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) APBD DKI Jakarta. Kemendagri berjanji menjatuhkan sanksi berat apabila ada oknum yang ikut bermain.

Hal itu dikatakan Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek di Jakarta, Rabu (1/4/2015). Reydonnyzar menegaskan, tidak ada pihak manapun yang memasukkan pokok pikiran (pokir) ke dalam APBD DKI 2015 yang menggunakan pagu 2014 tersebut.

Reydonnyzar akan mengundang Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, BUMD dan anggota DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/4/2015) besok. Mereka akan membahas pemaparan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara untuk membuka prioritas program dan melakukan efisiensi, baik dari pihak Pemprov maupun DPRD.

“Sudah tujuh hari ini kami supervisi. Besok paparan kebijakan anggaran, apakah ini bertentangan dengan undang-undang, efektivitas serta kepatutan dan rasionalitasnya apakah sudah betul untuk kepentingan rakyat,” kata Donny, panggilan Reydonnyzar.

Donny berharap DPRD bisa ikut proses pengoreksian. Keterlibatan legislatif akan mendorong keterbukaan, sehingga bisa membangun komunikasi dan pengawasan terhadap kebijakan Pemprov. “Sekalipun pakai Pergub, tetap berkenaan dengan semua pihak. Kami harap DPRD hadir agar keduanya mampu meningkatkan fungsi akuntabilitas dan pengawasan,” ujar Donny.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku mendapat pesan singkat dari anggota DPRD bahwa ada oknum DPRD yang berusaha memasukkan pokir ke dalam APBD. Ahok enggan membuka siapa anggota DPRD yang memberikan info itu. Ahok mengirim pesan singkat itu kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah agar berhati-hati.

FZN

Sumber : metrotvnews.com

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button