Tenggelamkan Kapal Illegal Fishing Tak Pengaruhi Hubungan Bilateral

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bersama Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, tidak khawatir keputusan pemerintah untuk menenggelamkan kapal asing yang tertangkap tangan melakukan praktek illegal fishing, bakal mengganggu hubungan bilateral dengan negara asal kapal asing tersebut.

“Kita belajar dari perkara Hai Va, akan mencoba untuk menenggelamkan tanpa menunggu inkracht (proses pengadilan yang berkekuatan hukum tetap). Jadi dalam penyidikan akan kita tenggelamkan dan itu hak kita dan mereka tidak akan berani untuk protes,” kata Susi usai rapat koordinasi mengenai illegal fishing di gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Menteri Susi menjelaskan, biasanya kapal yang melakukan illegal fishing akan protes dalam bentuk secret negotiation (surat resmi). “Dalam surat resmi mereka tidak mau perkara ini dibuka untuk publik. Saya anggap itu aneh, karena kita ini pejabat publik. Kan tidak mungkin melakukan perundingan atau negosiasi rahasia,” cetus Susi.

Susi pun mengungkapkan, semua tinggal keberanian pemerintah. Dia pun tidak tanggung-tanggung memberikan contoh yaitu pemerintah Australia yang langsung membakar kapal yang melakukan illegal fishing tanpa perlu menunggu proses pengadilan.

“Kita juga tidak boleh ragu-ragu, oh nanti bilateral itu tidak ada ceritanya. Ancaman ya mungkin ada, tapi tidak bilateral ,” tukas Susi.

Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo menambahkan, dasar hukum keputusan pemerintah itu sudah diatur dalam Pasal 69 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  yang isinya sudah jelas untuk bisa langsung menenggelamkan kapal ikan yang melanggar UU.

“Coba buka Pasal 69 ayat 1 dan 4 UU No 45 Tahun 2009, disitu disampaikan kalau memang secara langsung didapatkan kapal ikan melanggar UU, dan surat-suratnya tidak ada, bisa langsung ditenggelamkan,” pungkasnya.

WID

Sumber : metrotvnews.com