Gebrakan yang dilakukan oleh Susi Pudjiastuti dimasa kerjanya yang masih berumur jagung sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan membuat buah bibir diberbagai kalangan. Salah satunya mengenai penangkapan kapal asing yang mencuri ikan di Indonesia dan juga kebodohan Indonesia sendiri mengelola laut, dimana pihak asing dengan mudah memanfaatkan Indonesia.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa salah satu kebodohan Indonesia adalah tidak memanfaatkan kebijakan tarif barrier atau dumping produk laut yang dikeluarkan oleh Amerika untuk lima negara seperti Tiongkok, Thailand, Vietnam dan lainnya pada tahun 2004 lalu. Hal ini dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk bekerjasama dengan Indonesia sebagai transhipment atau perantara.

Seperti dikutip Metrotvnews dari laman facebook Susi (22/11), “Saya beberkan kebodohan Indonesia dalam mengelola hasil laut dan perairan Indonesia. Salah satu kebodohan Indonesia adalah pada 2004, di mana Amerika mengeluarkan kebijakan tarif barrier atau dumping produk laut pada lima negara seperti Tiongkok,Thailand, Vietnam, dan lainnya.”

Menurut dia, momentum tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan Indonesia untuk merebut pasar asing. Namun kenyatannya, Tiongkok malah memanfaatkan Indonesia sebagai negara transhipment atau perantara.

Dia mengungkapkan, hasil laut Tiongkok dibawa ke Indonesia, kemudian diberi bendera Indonesia sebelum dikirim ke Amerika untuk mendapatkan pembebasan tarif.

“Kita ini sekarang harus mulai buka-bukaan rahasia umum, jangan tabu dibicarakan. Kita tidak bisa selesaikan masalah. Mimpi saya saat itu (2004) KKP merevitalisasi seluruh pertambakan kita. Harga kita harusnya dua kali lipat. Tetapi kita hanya jadi transhipment mereka. Barang Tiongkok masuk Amerika pakai bendera Indonesia,” jelas Susi.

Susi pun menilai, pengusaha dan pemerintah kala itu terbuai dengan keuntungan menjadi negara transhipment. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah waktu itu bisa memaksa Tiongkok untuk investasi dan membangun tambak di Indonesia jika mereka ingin ekspor tanpa kena tarif.

“Tiongkok itu dumpingnya 110 persen, Vietnam 90 persen dikenakan. Harusnya paksa Tiongkok bikin tambak di Indonesia. Ini yang mestinya kita sadari. Rahasia umum kok dibicarakan di belakang,” pungkasnya.