Setya Novanto Klaim Rotasi Fraksi Golkar Sesuai Aturan

Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto mengesahkan rotasi anggota Fraksi Partai Golkar di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya. Rotasi itu berdasarkan usulan Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Golkar kubu Agung Laksono tidak terima. Mereka mengecam tindakan Setya Novanto yang mengeluarkan putusan saat Golkar masih dalam situasi konflik.

Setya membela diri. Menurut dia, tindakannya itu sesuai aturan. “Karena itu kewenangan fraksi sesuai Tata Tertib (Tatib) Nomor 1 Pasal 8 ayat 5 Tahun 2014. Untuk itulah maka proses yang sudah kita terima ya kita selesaikan dengan sebaik-baiknya,” kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Dia mengatakan ada beberapa surat yang masuk ke pimpinan terkait dengan perubahan pimpinan fraksi dan rotasi anggota di Fraksi Golkar. Surat-surat itu telah melewati proses pembahasan.

Setya mengatakan meski Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sudah mengeluarkan SK penetapan kepengurusan Agung Laksono, bukan berarti fraksi versi Agung yang disahkan. Sebab hingga saat ini Fraksi Golkar masih dipimpin oleh Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo.

“Di sini semua dasarnya adalah fraksi yang ada. Fraksi yang ada itu masih dalam masalah yang disetujui oleh pimpinan adalah fraksi itu (Ade Komaruddin). Jadi kita selesaikan,” kata Setya.

Konflik Partai Beringin yang kini menjalar ke parlemen semakin panas saat fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) merotasi anggota komisi dan badan kelengkapan dewan. Sejumlah anggota yang dirotasi itu dikenal dekat dengan kubu Agung Laksono.

Perubahan susunan ini sudah ditandatangani langsung Ketua DPR Setya Novanto. Sedangkan Setya adalah kader Partai Golkar yang dikenal dekat dengan kubu Ical.

Surat perubahan susunan ini tertuang dalam Keputusan Pimpinan Dewan DPR RI nomor 87/PIMP/III/2014-2015 untuk Komisi. Sedangkan untuk Badan-badang tertuang dalam empat surat yang berbeda.

Surat yang ditandatangani pada 16 April 2015 ini merujuk kepada Surat Pimpinan Fraksi Golkar DPR Nomor SJ.00.287/FPG/DPRRI/IV/2015 tanggal 9 April 2015.
KRI

Sumber : metrotvnews.com