Revisi UU Pilkada Dinilai Hanya Menambah Persoalan

Jakarta: Pengamat Politik Nico Hajriyanto menilai, Komisi Pemilihan Umum harus mengedepankan asas legalitas dalam menyelenggarakan Pilkada serentak, Desember mendatang. Asas legalitas itu sangat penting agar kelak keputusan KPU tak mudah untuk digugat.

“Sudah tepat KPU mensyaratkan yang bisa ikut Pilkada adalah kepengurusan yang terdaftar di Kemenkumham sesuai dengan UU Partai Politik atau yang sudah islah dan terdaftar di Kemenkumham,” kata Direktur Populi Center ini, kepada Metrotvnews.com, Senin (4/5/2015).

Namun, melihat fakta saat ini, dua partai yakni PPP dan Golkar yang terancam tak dapat ikut Pilkada, tak kunjung memperlihatkan islah konkrit antar dua kubu di partai masing-masing. KPU merekomendasikan Komisi II DPR untuk merevisi UU Partai Politik dan UU Pilkada. Namun, revisi kedua UU tersebut dinilai sulit dan terjal.

“Itu hanya akan memperlebar persoalan karena revisi kedua UU tersebut tidak mungkin cepat dan sulit dapat dukungan dari parpol-parpol lain yang tidak ada masalah kepengurusan,” terang Nico.

Nico menambahkan KPU tak boleh memberikan toleransi apapun terhadap elit-elit oligarki partai yang berkonflik dan mementingkan kelompoknya daripada kepentingan bangsa. Ia mengatakan, KPU harus tegas dalam menegakkan aturan.

MEL

Sumber : metrotvnews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here