MK Nilai Tak Boleh Ada Lembaga Negara Ambil Tugas Wapres dan Menteri

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstutusi (MK), Arief Hidayat, menegaskan, meski Presiden dibolehkan untuk membuat sebuah lembaga negara baru yang dianggap dapat membantu tugas-tugas Presiden, namun kewenangan lembaga negara baru yang dibentuk Presiden itu tidak boleh mengambil tugas dan fungsi Wakil Presiden dan para Menteri selaku pembantu Presiden.

“Kecuali presiden, maka tidak boleh ada lembaga negara lain yang mengambil tugas wakil presiden dan para menteri. Apalagi kalau ada lembaga negara lain yang dibentuk presiden itu diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap para menteri,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/3/2015).

Penegasan Arief tersebut terkait dengan digugatnya Perpres 26 soal Kepala Staf Kepresidenan. Salah satu isi Perpres tersebut yaitu, memberikan kewenangan kepada Staf Kepresidenan mengawal program prioritas pemerintah, serta mengawasi kinerja para Menteri Kabinet Kerja.

Menurut Arief, MK sudah pernah mengeluarkan putusan yang memberikan kewenangan presiden untuk membuat lembaga-lembaga pembantu. Dalam putusannya, MK menegaskan preisden boleh membentuk lembaga pembantu presiden dalam bentuk kementerian, dan lembaga lainnya.

“Tapi kan sekarang presiden dibantu wakil presiden dan sudah ada 4 menteri koordinator. Jadi pembentukan lembaga presiden presiden tidak boleh di atas kewenangan menteri,” ucapnya.

Saat disinggung apakah pembentukan Kepala Staf Kepresiden sesuai konstitusi, Arief menjawab normatif. “Boleh saja membentuk lembaga pembantu presiden tapi tidak melanggar konstitusi,” ucapnya.

Seperti diketahui, presiden mengeluarkan Perpres 26 soal Kepala Staf Kepresidenan. Salah satu isi Perpres tersebut yaitu, memberikan kewenangan kepada Staf Kepresidenan mengawal program prioritas pemerintah, serta mengawasi kinerja para Menteri Kabinet Kerja.

Sumber : tribunnews.com