Pelawak Mandra Terseret Kasus Korupsi TVRI
Pelawak Mandra

Ditetapkannya pelawak Mandra menjadi tersangka korupsi proyek Rp. 40 Miliar dalam program siap siar di TVRI tahun 2012, sang pelawak yang menerima dana Rp. 1,6 Miliar ini mengaku semua itu fitnah. Dia juga mengatakan kalau dia korupsi maka dia adalah orang Kafir.

Kejaksaan Agung pun juga telah mencegah Mandra untuk pergi ke luar negeri. Menurut Tony, Selain melarang Mandra untuk keluar negeri, Kejaksaan Agung juga mencegah dua tersangka lainnya, Iwan Hermawan, selaku Direktur PT Media Art Image, dan Yulkasmir, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang juga pejabat teras di TVRI.

Penyidik Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami kasus yang menyeret pelawak Mandra. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk menguatkan sangkaan terhadap Mandra dan dua tersangka lainnya. “Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, maka masih terbuka (menetapkan tersangka baru),” ujar Tony.

Penetapan tersangka berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015. Para tersangka ditengarai melanggar Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 Jo UU 20/2001.

“Nilai proyek ditaksir sampai Rp 40 miliar,” ujar Widyo.

Kejaksaan Agung sebelumnya telah memeriksa Mandra karena salah satu perusahaannya menjadi pemenang tender dari salah satu program di TVRI di tahun 2012 itu.

Kasus berawal saat TVRI melakukan pembelian terhadap 15 paket program siap siar. Dana tersebut diperoleh dari APBN 2012. Paket-paket tersebut dipasok delapan perusahaan dan salah satunya adalah perusahaan milik komedian Mandra, PT Viandra Production.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI kala itu bisa disimpulkan dalam beberapa poin. Pertama, 15 kontrak paket program siap siar tersebut dilakukan jelang akhir tahun anggaran (bulan November). Sehingga, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangaan, akan melewati tahun anggaran.

Pembayaran telah dilakukan tahun 2012, meskipun masa tayang program berakhir sampai 2013. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan paket Rp.47.819.869.900,00- tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. Saat itu, yang dilakukan berupa penunjukan langsung dan penunjukan penyediaan barang serta jasa bukan dilakukan oleh panitia pengadaan.

Berita ini merupakan ralat dari berita sebelumnya yang mengatakan, kejanggalan terhadap program di TVRI juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada pertengahan 2013. Saat itu penetapan spesifikasi teknis program ditemukan janggal. Selain itu ditemukan juga ketidaksesuaian durasi yang tertera pada kontrak pemenang lelang. Menurut data yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan terdapat tanda tangan atas nama Mandra yang diindikasi palsu. Demikian seperti dilansir dari CNN Indonesia (12/2/2015)