Jakarta: Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengimbau agar pemerintah Indonesia terus menerapkan reformasi di bidang ekonomi. Hal ini perlu dilanjutkan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara ASEAN lain dari sisi peningkatan pendapatan.

“Indonesia sangat kecil dibanding jumlah penduduknya 250 juta jiwa. Tapi justru ketika saya datang ke negara-negara OECD pemerintahan mereka terlalu besar dan saya bilang harus di-reduce,” terang Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, saat Konferensi Pers Launch of the 2015 Indonesia Economic Survey and Education Politic Review, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Gurria menyebutkan, salah satu reformasi di bidang ekonomi yang telah dilakukan Pemerintah Presiden Joko Widodo yakni lewat penghapusan subsidi BBM yang menciptakan ruang fiskal lebih besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Saya tahu kebijakan penghapusan subsidi BBM dari Jokowi sangat kontroversial. Tapi beliau sudah melakukan hal baik karena bisa menyehatkan anggaran,” ucapnya.

Lebih dari itu, untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, dia menyarankan, pemerintah perlu membangun infrastruktur, kebijakan terkait hilirisasi dan menarik investasi dari sektor swasta. Pasalnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan sia-sia jika implementasi kebijakan pemerintah tidak berjalan baik.

Pertama, Gurria menyebut, pemerintah perlu memperbaiki kualitas pendidikan mengingat gap atau kesenjangan pendidikan antara Indonesia dengan negara-negara OECD sangat jauh. Kualitas guru pun patut diperhatikan.

Kedua, perlu partisipasi dari pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air lantaran kebanyakan generasi muda putus sekolah karena masalah malnutrisi dan kurangnya dorongan dari orangtua.

“Dan ketiga efisiensi dalam sektor pendidikan karena sebenarnya Indonesia sangat konsen melawan korupsi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara inklusif serta berkesinambungan,” cetus Gurria.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku, pemerintah akan terus melakukan reformasi di sektor industri manufaktur. Menggenjot pertumbuhannya hingga mencapai 22 persen terhadap GDP.

“Indonesia butuh reindustrialisasi, karena itu kita bangun infrastruktur bukan hanya dari anggaran negara tapi mengundang sektor swasta untuk berinvestasi. Kita sangat butuh reformasi struktural di ekonomi, dan diharapkan OECD memberi sarannya,” jelas Bambang.

AHL

Sumber : metrotvnews.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here