Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengutarakan berbagai arahan kepada SKK Migas pasca-diputuskannya Plan Of Development (POD) pengembangan Blok Masela, Maluku.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirinya telah memutuskan tuk pengembangan Blok Masela di darat atau onshore. Keputusan itu telah diambil pada sela-sela kunjungan kerjanya di Pontianak. Keputusan itu pun menjadi akhir polemik pengembangan Blok Masela yang ditandatangani kerja sama kontrak pada tahun 1998.

Arahan pertamanya, Sudirman, SKK Migas harus merespon usulan atas persetujuan revisi POD pertama yang isinya meminta SKK Migas untuk mengembalikan usulan revisi POD dan kemudian mengkaji kembadi berdasarkan onshore sebagaimana diputuskan Presiden Jokowi.

“Kedua kami telah meminta SKK Migas tuk berkomunikasi dengan para investor. Karena bagaimanapun investor akan punyai sikap. Tadi malam sudah dijelaskan oleh SKK Migas ke investor,” tutur Sudirman.

Ketiga, Sudirman, ESDM mengutarakan bahwa SKK Migas untuk menjadi komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) Maluku. “Karena kita tak ingin polemik itu terus berlangsung. Minta Pak Amin (Kepala SKK Migas) untuk berkomunikasi dengan gubernur agar bisa menerima keputusan ini,” tambahnya.

Adapun, kata Sudirman, pemerintah menggaris bawahi bahwa proyek pengembangan Blok Masela ini pelaksanaannya masih delapan hingga 10 tahun yang akan datang. Jikalau nantinya masih berpolemik maka sangat tidak bijak. Kendati demikian, pihak investor dalam hal ini Inpex Corporation dan Shell diberikan waktu untuk menghitung kembali rencana kerjanya.

Arahan keempat, sambung Sudirman, pemerintah meminta supaya SKK Migas secara ketat mengawal proses pengkajian agar tidak terjadi penundaan keputusan final (FID).

Lanjut Sudirman, jikalau menilai kronologis proyek pengembangan Blok Masela, pada 2024 baru dapat memberikan revenue kepada negara, itu pun dengan catatan berjalan sesuai dengan agenda yang sudah ada saat ini.

Saat ini, tahapnya ialah baru mencapai revisi POD lantaran ada temuan baru yaitu cadangan gas yang awalnya 6,97 TCF menjadi 10,73 TCF. Di mana, akan dilakukan studi selama dua tahun.

“Baru pada tahun 2018 telah diputuskan FID. Selepas diputuskan oke, barulah akan dilakukan konstruksi lima hingga enam tahun. Saya ingin ajak masyarakat tidak meneruskan polemik ini karena keputusan telah diambil. Ini waktunya kembali bekerja, agar pada waktunya mereka menyampaikan usulan baru. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan kita semua,” tuntasnya.