Terkuaknya 2.960 nama wajib pajak Indonesia sebagai klien 43 perusahaan offshore yang terafiliasi dengan Mossack Fonseca mendapat perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan pekan depan, Jokowi bakal memimpin rapat terbatas guna membahas tindakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap nama-nama yang masuk didalam dokumen berlabel Panama Papers tersebut.

Kapolri, Jaksa Agung, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendapat mandat untuk menyikapi dan menindaklanjuti Panama Papers. Mungkin Minggu depan akan dirapatkan kembali bersama Presiden,” kata Teten di Jakarta, pada Jumat lalu.

Teten mengungkapkan, atasannya juga sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang sudah mencocokkan ketaatan pembayaran pajak sekitar 80 persen nama yang ada di dalam daftar Panama Papers dengan data dari kantor pajak.

“Ia menambahkan, kemungkinan besar Jokowi akan memberikan mandat kepada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan untuk mendalami lebih jauh validitas data Panama Papers.

Misalkan sumber dana itu hasilnya dari kejahatan atau pencucian uang, pemerintah bukannya membiarkan tindak pidana itu tetapi bagaimana menarik uang itu ke dalam negeri sehingga bisa menjadi sumber dana pembangunan,” kata Teten.

Untuk itu, Teten mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mempersulit pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty bersama pemerintah. Pasalnya payung hukum tersebut akan menjadi legitimasi pemerintah menarik dana milik warga negara Indonesia di luar negeri.